Musi Rawas

Proyek Ditunda Terkait Perizinan, Dinas PUCKTRP Dinilai Kurang Cermat

MUARA BELITI – | Penundaan pembangunan bundaran simpang empat Terawas di Kecamatan STL Ulu Terawas tahun 2019 lalu menunjukkan kurang cermatnya Dinas PUCKTRP Kabupaten Musi Rawas (Mura). Hal ini dikatakan Ketua DPD Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Sumsel, Ali Mu’ap kepada wartawan saat dikunjungi di kantornya, Selasa (16/06).

“Saya kira Dinas PUCKTRP Kabupaten Mura kurang cermat dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Kenapa izin belum keluar, proyek sudah jalan. Akibatnya distop dan ditunda pada 2019 lalu,” ungkap Ali Mu’ap.

Peristiwa ini mestinya jadi catatan buruk bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura dan tidak boleh terulang lagi, tambah Ali Mu’ap. Proyek yang sudah dilelang, ditenderkan dan mulai bangun tentu telah memakan biaya akan menjadi sia-sia.

“Proses kegiatan tersebut sudah melalui lelang dan tender serta awal pengerjaan. Tentu sudah ada biaya kemudian dibatalkan, ada kerugian anggaran disitu,” katanya.

Ali Mu’ap mengimbau kedepan agar setiap perencanaan pembangunan lebih matang dan cermat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perizinan. Agar tidak menjadi hambatan.

“Harapan kita kedepan pembangunan di Kabupaten Mura bukan hanya matang perencanaan namun juga cermat dalam regulasi sehingga tidak menjadi hambatan.

Alhamdulillah tahun ini pembangunan bundaran simpang empat Terawas tersebut akan dilakukan kembali. Karena kabarnya sudah mengantongi izin Analisis Dampak Lalu lintas (Andalalin) atau Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL),” harapnya.

Sebagaimana berita yang telah terbit di Suarasumsel.co.id pada 19 Nopember 2019 dengan judul : Belum Kantongi Andalalin, Bundaran Simpang Empat Terawas Ditunda. Berikut kutipannya :

Kepala Dinas PU CKTRP Kabupaten Mura, H Ristanto Wahyudi mengatakan  Bundaran Simpang empat Terawas itu yang kedua dibangun oleh Pemkab Mura, ada pun yang pertama berada di Kecamatan Muara Beliti. Tetapi pada saat membangun bundaran pertama, pihaknya mengajukan izin kepada Balai Jalan saja setelah itu tidak ada proses lainnya lagi.

Namun, disaat membangun bundaran yang kedua ini ada peraturan baru yaitu harus mempunyai Andalalin. Padahal bangun itu sudah dilakukan lelang dan ditenderkan.

“Aku dewek baru denger apa itu Andalalin, selama ini aku tidak tahu,” kata Ristanto Wahyudi beberapa hari lalu.

Menurut Ristanto sapaanya, pihaknya sudah mengajukan izin ke Direktorat Jenderal Perhubungan RI. Dan ternyata pihaknya menyatakan bahwa di Kabupaten Mura belum pernah mengurus Andalalin.

“Bukan kami saja, ternyata di Kabupaten Mura belum perna mengurus apa itu Andalalin. Karena ini peraturan baru,” ucap pria tinggi ini.

Selanjutnya, ditengah mengurus surat izin Andalalin ternyata masih ada peraturan yang lain, bahwa untuk bundaran tersebut bukan Andalalin tetapi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL).

“Setelah itu kami langsung ke Jakarta untuk mengurus izin tersebut, dan kami mengatakan ke pihak Direktorat Jenderal Perhubungan RI bisa tidak sambil mengurus izin proses bangun Bundaran dikerjakan. Pihak Direktorat Jenderal Perhubungan  RI mengatakan tidak bisa, karena dalam MRLL ada rokomendasi harus di isi oleh Pemkab Mura,” jelas Ristanto.

Melihat prosesnya begitu sulit, maka dirinya memgambil alih bahwa pembangunan Bundaran tersebut ditunda dan akan dianggarkan kembali pada 2020 nanti. Sementara untuk anggaran bundaran sekarang, di alikan ke bangunan Video Tron untuk tempat hiburan bagi masyarakat. | *

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: