Musi Rawas

Bawaslu Tidak Tebang Pilih Terhadap Pelanggaran Pilkada

MUSI RAWAS – | Sering terlibat dalam kampanye dialogis Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas (Mura) no. urut 1 yakni Hj. Ratna Machmud – Hj. Suwarti, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mura, menyatakan bahwa inisial PPS menjabat Walikota Lubuklinggau (aktif) diduga langgar aturan kampanye selanjutnya laporan direkomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebagaimana tertulis dalam hasil pemeriksaan laporan Nomor. 004/Reg/LP/PB/Kab.06.10/X/2020 sebagai terlapor inisial PPS dengan status laporan Melanggar Aturan Kampanye dan Instansi yang dituju diteruskan untuk direkomendasikan kepada Kemendagri, ditandatangi oleh Ketua Bawaslu Oktureni, tertanggal 29 Oktober 2020 lalu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mura, Oktureni Sandra Kirana, saat hendak dimintai keterangan tidak berada ditempat, Namun ketika dihubungi via WhatsApp nya, Kamis, (05/11). “Wss, silahkan ke kantor, saya ada giat rakor jadi narsum, Ada kordiv HPP dan pengawasan dikantor,” tulisnya singkat.

Diruang kerjanya, Komisioner Bawaslu Mura, Khoirul Anwar, mengatakan terkait laporan pelanggaran aturan kampanye dan ASN baik dari Paslon nomor urut 1 atau 2 ke Bawaslu pihaknya akan menindaklanjuti secara prosedural.

“Kami tidak pilih kasih, mengenai laporan ASN berpihak yang sudah masuk ke Bawaslu akan kami tindaklanjuti secara prosedur yang ada, termasuk Kepala Daerah Lubuklinggau yang tidak memiliki izin secara resmi, hal itu sudah kami rekomondasikan ke Kemendagri, tinggal menunggu hasil, dan Kami tidak pilih kasih”. ungkapnya.

Menyikapi hal tersebut, Andre Novanto, menyayangkan atas tindakan yang dilakukan oleh PPS sebagai kepala daerah aktif mengajak masyarakat untuk memilih salah satu paslon dukungannya di Pilkada Kabupaten Mura dan itu tidak dapat dibenarkan.

Menurut Novanto, sapaan akrabnya, persoalan itu masih didalami lebih lanjut oleh Bawaslu Mura. PPS dapat dikenai sanksi berupa sanksi administrasi hingga ancaman pidana. Untuk itu, dirinya berharap kepada Pemerintah khususnya Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) agar tetap mengingatkan aparaturnya menjaga netralitas di Pilkada Kabupaten Mura.

“Setelah konfirmasi ke Bawaslu dan KPU ternyata inisial PPS adalah kepala daerah, diduga tidak ada izin kampanya tertulis dari Gubernur Sumsel, lalu saya melaporkan dugaan pelanggaran kampanye oleh kepala daerah berinisial PPS yang melakukan kampanye, diduga melanggar UU No 10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat (2) tentang Pilkada, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut
dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”

Diketahui, Walikota Lubuklinggau cukup aktif ikut berkampanye Paslon 1″. Jelas Novanto. | TimNu

Tinggalkan Balasan

error: Apo kabar Boss ???
%d blogger menyukai ini: